Potensi Pajak Yang Akan Dikenakkan Kepada Para E-Commers Jika Jualan Online Kena Pajak

Sistem jualan online kena pajak, merupakan wacana pemerintah untuk memberlakukan ketetapan pajak terhdap para pelaku bisnis online. Adapun alasan pemerintah menerapkan system pajak untuk bisnis online, yaitu semakin meningkatnya jumlah transaksi online di setiap tahunnya, sehingga apabila dikenakan pajak akan menambah devisa pajak bagi Negara yang kemudian dapat digunakan untuk perbaikan infrastrukstur fasilitas umum. Intiinya hasil dari penerapan pajak para e-commers digunakan untuk masyarakat luas.

Sistem jualan online kena pajak, memberikan kekhawatiran tersendiri para pelaku bisnis online. mengingat usaha ini tergolong usaha berskala kecil dan juga termasuk usaha industri yang masih tergolong baru di Indonesia. Namun kembali lagi masih belum ada keputusan pasti mengenai hal tersebut. Pemerintah hanya menegaskan bahwa adanya pemberlakuan pajak di harapkan ada transparansi transaksi antara penjual dan pembeli. Karena di dalam peraturan nantinya, kegiatan penjualan online hanya melibatkan dua peran besar yaitu Classified Ads ( jasa layanan pasang iklan di situs online) dan Online Market Place (Penyedia Layanan Jual Beli Online).

Pemberlakukan system jualan online kena pajak, perhitungannya hampir sama dengan usaha perdagangan konvensional lainnya. Letak perbedaannya pada system pembayaran saja. Jika penjual online, pembayarannya melalui online, jika perdagangan konvensional pembayaran dilakukan secara langsung. Jika memang pemberlakuan system pajak untuk pelaku bisnis online diterapkan, kemungkinan potensi pajak yang akan diterapkan meliputi:

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penetapan mengenai peraturan mengenai batasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2014. Isi penetapan tersebut yaitu bagi pengusaha yang memiliki omset per tahun mencapai 4,8 miliar wajib memungut PPN di setiap transaksinya. Namun hal ini masih di kaji kembali pemberlakuannya untuk par ape bisnis online. mengingat transaksi vi online cukup sulit untuk dideteksi, karena system transaksi e-commerce sangat berbeda dengan transaksi konvensional.

  • Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan PP Nomer 46 Tahun 2013, pemberlakuan PPh bagi para pelaku bisnis online, dengan omset dibawah 4,8 miliar pertahun, akan dikenakan pajak sebesar 1% dari jumlah omset. Hal ini juga terjadi pada toko konvensional. Namun kembali lagi hal ini juga masih di kaji ulang, karena belum ada aturan khusus bagi para pelaku bisnis online atas PPh ini.

PPh akan dikenakan pada penjual atas penambahan penghasilan dari barang yang telah terjual, sedangkan PPN akan dikenakan kepada pembeli yang melakukan transaksi penjualan di market place seperti jasa beli ebay

Demikian ulasan mengenai potensi pemberlakuan paja bagi para e-commerce jika julan online kena pajak. Semoga ulasan diatas dapat memberikan sedikit gambaran mengenai perberlakuan pajak bagi para e – commerce.